#HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Kami memiliki 168 berita tentang hukum perdata dan tata usaha negara

Polres Madiun Kota siagakan ribuan personel amankan Parluh 2026 PSHT

Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota menyiagakan sebanyak 1.500 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan lima tahunan ...

KPK: Jamdatun Kejagung hadir langsung pada sidang Paulus Tannos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung R. ...

KPK hadirkan Jamdatun Kejagung pada sidang Paulus Tannos di Singapura

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan menghadirkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ...

KPK laksanakan 11 OTT dan tangani 48 perkara gratifikasi selama 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan 11 operasi tangkap tangan (OTT) dan menangani 48 perkara terkait penyuapan maupun ...

Badan Bank Tanah-Kejati Jatim perkuat pengelolaan tanah negara

Badan Bank Tanah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dengan penanganan masalah ...

BPN Jatim-Kejati perkuat sinergisitas program pertanahan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat sinergisitas dalam mengawal ...

Kejari Surabaya bukukan PNBP Rp10 miliar pada 2025

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mencatat membukukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp10 miliar, lebih tinggi ...

KPK: Kejagung serahkan Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Kejaksaan Agung menyerahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan ...

Kajari Hulu Sungai Utara diduga terima uang hingga Rp1,5 miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, ...

Kejari Kota Madiun selamatkan aset negara senilai Rp2,25 miliar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun berhasil menyelamatkan aset negara berupa objek tanah dan bangunan yang sebelumnya dikuasai ...